Djarot Menyebut OJK Tidak Mentolerir Debt Collector yang Melanggar Hukum

Suararonggolawe.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bakal memberi peringatan keras kepada lembaga jasa keuangan yang menggunakan jasa debt collector ilegal dalam melakukan penagihan.

Tak hanya peringatan, OJK juga mengancam bakal mencabut izin usaha apabila perusahaan keuangan terus membandel.Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menyebut OJK tidak mentolerir debt collector yang melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku terkait penarikan utang.

“OJK akan memberikan peringatan keras kepada lembaga jasa keuangan yang menggunakan debt collector yang tidak sesuai aturan yang menimbulkan keresahan masyarakat,” jelasnya kepada Suararonggolawe.com 11/05/2021.

Sekar menyebut sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan ‘bandel’ mengacu pada Peraturan OJK (POJK) 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Beleid menjelaskan setelah peringatan dilayangkan sebanyak tiga kali dan perusahaan pembiayaan masih tidak memenuhi ketentuan, OJK bisa melakukan pembekuan izin kegiatan usaha.

Selain memberi sanksi kepada perusahaan pembiayaan, Sekar juga mengingatkan konsumen untuk beritikad baik dalam menyelesaikan kewajiban kepada lembaga jasa keuangan.

Menurut dia, dalam melakukan penarikan utang, OJK telah berkoordinasi dengan asosiasi perusahaan pembiayaan (multifinance) untuk menertibkan anggotanya dalam menjalankan ketentuan penagihan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun cara penarikan sesuai dengan aturan harus melewati empat syarat lebih dulu. Pertama, debt collector harus membawa surat kuasa untuk melakukan eksekusi. Kedua, membawa sertifikat fidusia.

Ketiga, membawa surat somasi tahap 1 dan 2 yang menyebut barang milik debitur telat bayar. Keempat, debt collector harus memiliki dan membawa sertifikat dalam menagih utang.

Keempat syarat tersebut dipaparkan oleh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menanggapi aksi debt collector yang mengadang anggota Badan Pembina Desa (Babinsa) Serda Nurhadi.

Sebelumnya, 11 debt collector mengadang sebuah mobil yang dikemudikan Serda Nurhadi diduga karena kendaraan itu menunggak cicilan selama delapan bulan.

Karena aksi kasar itu, Pangdam TNI meminta perusahaan-perusahaan tidak lagi menggunakan jasa penagih utang.

Editor : Agus P

Jurnalis : Redaksi SAP

SuaraRonggolawe.com

AGUS PURNAMA Pimred Suararonggolawe.com PT.DJAYA MANDIRI PLOES SK MENKUMHAM AHU – 0069.9350.AH.01.01.TH.2020. Jln cicem Lama Perempatan Desa Ngadipuro Kec.Widang Kab.Tuban JATIM INDONESIA PASANG IKLAN HP / WA 081252294464 085608677566

Tinggalkan Balasan